PERSAMAAN DAN PERBEDAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DENGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1.      Pengertian

a.      Akuntansi Perusahaan

            Akuntansi perusahaan (disebut juga dengan akuntansi komersial) digunakan oleh entitas yang laba merupakan orientasi utamanya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh entitas komersial (perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan (kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada tanggal tertentu. Lebih spesifik, akuntansi perusahaan dibagi menjadi dua yaitu akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen (management accounting).

            Pembagian tersebut pada dasarnya dipandang dari pihak pengguna informasi keuangan. Apabila pihak pengguna berasal dari eksternal perusahaan (e.g. investor, kreditor, dan pemerintah) maka disebut dengan akuntansi keuangan. Produk akuntansi keuangan dinamakan laporan keuangan (i.e. laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan aliran kas). Sedangkan, apabila pengguna informasi tersebut adalah pihak internal perusahaan (e.g. manajemen pada berbagai level) maka dinamakan sebagai akuntansi manajemen. Produk akuntansi manajemen berupa berbagai laporan manajemen.

            Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak eksternal (akuntansi keuangan), manajemen perusahaan (selaku pihak pengelola perusahaan) tentunya harus tunduk pada aturan-aturan tertentu yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted Accounting Principles) yang salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aturan baku yang berlaku secara umum pada suatu wilayah (negara) diperlukan tentunya karena para pengguna eksternal yang beragam harus menggunakan aturan atau standar yang sama dengan pihak manajemen selaku pihak yang menyusun laporan keuangan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna eksternal yang beragam tersebut tentunya terdapat kendala costs versus benefits, bahwa manfaat yang ditimbulkan harus lebih besar dari kos untuk menghasilkan informasi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi keuangan mengasumsikan bahwa apabila kebutuhan pengguna utama (i.e. investor dan kreditor) terpenuhi, maka kebutuhan pengguna lain juga terpenuhi (one size fits all). Perioda penyusunan laporan keuangan umumnya tahunan (annually) meskipun tidak menutup kemungkinan diantara dua perioda pelaporan suatu perusahaan menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang umumnya disebut dengan laporan keuangan interim (interim financial reporting).

b.      Akuntansi Pemerintahan

            Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pengertian akuntansi pemerintahan sama dengan akuntansi sektor publik. Namun, berberapa literatur (e.g. Halim (2009) dan Bastian (2001)) membedakan keduanya. Sektor publik dalam arti luas dimaknai sebagai bidang yang membahas metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pungutan negara (pajak). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa cakupan sektor publik adalah luas dan longgar.

            Entitas (organisasi) sektor publik mencakup diantaranya: lembaga pemerintah, instansi pendidikan, organisasi agama, organisasi sosial, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga atau yayasan sosial lainnya. Organisasi sektor publik seperti halnya perusahaan komersial (sektor bisnis) juga umumnya melakukan transaksi ekonomi untuk mencapai tujuannya. Namun, berbeda dengan sektor bisnis, laba bukan tujuan utama dari organisasi sektor publik (not for profit oriented). Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.

            Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang terkait dengan lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dilakukan oleh entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, akuntansi pemerintahan daerah (pemda) dikenal dengan istilah akuntansi keuangan daerah.

Menurut Baswir (2000), akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

      Tujuan utama lembaga pemerintahan bukanlah mencapai laba, sehingga konsekuensinya tidak ada catatan maupun pelaporan laba-rugi selama satu perioda,

      Dimiliki secara kolektif oleh publik (rakyat) sehingga tidak terdapat pencatatan atas pemilikan pribadi. Dengan demikian, kepemilikan atas sumber daya tidak diwujudkan dalam bentuk surat bukti kepemilikan (saham) yang dapat diperjualbelikan,

      Bentuk akuntansi pemerintahan antar negara tidak sama tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan,

      Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan keuangan serta sistem anggaran suatu negara.

Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan sebagai berikut (Halim, 2007):

      Pertanggungjawaban. Akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan tepat waktu. Informasi tersebut digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban (accountability) tentunya mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ketaatan pada peraturan maupun perundangan yang berlaku.

      Manajerial. Akuntansi pemerintahan harus dapat memberikan informasi keuangan yang berguna bagi kepentingan fungsi-fungsi manajerial, seperti: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja.

      Pengawasan. Akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi yang memungkinkan pemeriksaan oleh pihak pengawasan eksternal (i.e. Badan Pemeriksa Keuangan) dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2.      Perbedaan Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan

         Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

       Kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan kepada publik/masyarakat, dan

       Kegiatan yang mirip dengan perusahaan. Organisasi jenis ini memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat dan dikenal sebagai organisasi quasi nirlaba.

                Perbedaan antara Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan dapat dilihat berdasarkan:

1. Tujuan Entitas

            Entitas (organisasi) pemerintah dengan perusahaan secara mendasar berbeda karena tujuan kedua entitas tersebut berbeda. Organisasi pemerintah mempunyai tujuan nonlaba sedangkan perusahaan justru laba merupakan tujuan utamanya. Karena perbedaan tujuan tersebut maka:

      Pada perusahaan penghitungan laba rugi (merupakan perbandingan antara pendapatan dan biaya) selama satu perioda merupakan suatu hal yang sangat penting. Sedangkan pada organisasi pemerintahan tidak ada penghitungan laba rugi. Pada organisasi pemerintahan yang dilaporkan adalah surplus atau defisit berkaitan dengan perbandingan antara anggaran terhadap realisasi anggaran serta penghitungan antara pendapatan dengan belanja.

      Pada perusahaan dimungkinkan adanya penilaian kembali (revaluasi) aset, sedangkan pada organisasi pemerintahan hal tersebut tidak diperbolehkan.

      Pada perusahaan diterapkan konsep penyusutan, yaitu alokasi kos aset menjadi biaya yang dinamakan dengan istilah depresiasi, deplesi, ataupun amortisasi. Namun, pada organisasi pemerintah tidak dikenal konsep penyusutan.

      Pada perusahaan terdapat prinsip penandingan yaitu menandingkan antara biaya dengan pendapatan (maching costs against revenue) pada perioda akuntansi yang sama. Pada organisasi pemerintahan, tidak ada prinsip penandingan.

2. Sumber Pendanaan

            Struktur sumber pendanaan perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda. Sumber pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan internal (e.g. laba ditahan dan penjualan aset) maupun eksternal (e.g. utang bank, memerbitkan obligasi dan menerbitkan saham). Dibandingkan dengan perusahaan, sumber pendanaan organisasi pemerintahan tidak begitu fleksibel. Sumber pendanaan (pendapatan) pemerintah sebagian besar berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan pemerintah lainnya berasal dari retribusi, utang luar negeri, obligasi pemerintah, laba yang dihasilkan oleh badan usaha (BUMN dan BUMD), dan penjualan aset negara.

3. Pertanggungjawaban

Pola pertanggungjawaban perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda. Manajemen selaku pengelola perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana perusahaan terutama kepada pemilik (pemegang saham) dan kreditor. Sedangkan, pola pertanggungjawaban organisasi pemerintah bersifat horizontal maupun vertikal. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaan pengelolaan dana kepada masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawabanpengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan parlemen (DPR atau DPRD).

4. Struktur Organisasi

            Struktur organisasi perusahaan umumnya bersifat lebih fleksibel. Artinya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, struktur organisasi organisasi pemerintahan umumnya lebih hierarkis, birokratis, dan kaku. Hal tersebut disebabkan karena fungsi, tujuan, dan strategi kedua organisasi tersebut berbeda. Organisasi pemerintahan mempunyai fungsi yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan.

5. Karakteristik Anggaran

            Karakteristik anggaran perusahaan umumnya bersifat tertutup (tidak dipublikasikan) dan merupakan rahasia perusahaan. Sedangkan, anggaran organisasi pemerintahan bersifat terbuka dan bukan merupakan rahasia pemerintah.

6. Pemangku kepentingan (stakeholder)

            Stakeholder suatu organisasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder organisasi pemerintahan tentunya mempunyai cakupan lebih luas dan beragam apabila dibandingkan dengan perusahaan. Contoh stakeholder perusahaan adalah manajemen, dewan komisaris, karyawan, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Sedangkan contoh stakeholder organisasi pemerintah adalah lembaga-lembaga negara, partai politik, pegawai pemerintah, masyarakat, dan badan-badan internasional (e.g. IMF dan Bank Dunia).

7. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi pemerintahan berbeda. Sistem akuntansi perusahaan berbasis akrual (accrual basis) sedangkan sitem akuntansi organisasi pemerintahan lebih banyak menggunakan basis kas (cash basis). Organisasi pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan biaya, sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual.

            Selain itu, organisasi pemerintahan menggunakan single entry untuk mencatat pembukuan pada bendahara, sedangkan double entry untuk pencatatan secara komputerisasi. Pada perusahaan, baik manual maupun terkomputerisasi menggunakan double entry accounting system.

            Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan istilah akuntansi, seperti misalnya expenditure dan expense. Akuntansi perusahaan menggunakan istilah biaya (expense) yang mempunyai makna lebih sempit dibandingkan dengan istilah yang digunakan akuntansi pemerintahan, yaitu expenditure. Ekspenditure (belanja) mencakupi biaya, pembayaran angsuran, pelunasan utang, dan pembelian aset tetap.

            Meskipun perusahaan dan organisasi pemerintahan mengenal konsep penganggaran, namun pada perusahaan anggaran tidak termasuk dalam sistem akuntansi, sehingga dalam akuntansi perusahaan tidak ada akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran dilakukan secara ekstracompatabel (di luar sistem). Sedangkan pada akuntansi pemerintahan, anggaran termasuk dalam sistem akuntansi sehingga terdapat akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara intracompatabel (dalam pembukuan).

Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan

PerbedaanTujuan
Akuntansi Pemerintahan       Tidak ada perhitungan laba rugi, yang ada hnya surplus atau defisit       Tidak revaluasi aset       Tidak ada penyusutan aset tetap       Perbandingan anggaran terhadap realisasi dari pendapatan dan belanja	Akuntansi Komersial       Terdapat perhitungan laba rugi       Dimungkinkan adanya revaluasi aset       Adanya penyusutan aset tetap       Perbandingan antara pendapatan dan beban
Masalah Pendapatan
Akuntansi Pemerintahan       Pendapatan tidak bersifat resolusing artinya tidak dapat diputar lagi untuk belanja thn yad       Sebagian pendapatan diperoleh dari pemaksaan/icompulsory (contoh pajak)       Penerimaan pinjaman dijadikan pendapatan	Akuntansi Komersial       Pendapatan tahun berjalan dpt disimpan untuk digunakan pad thn yad       Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg sukarela membeli brg/jas       Penerimaan pinjaman dijadikan kewajiban
Masalah Beban
Akuntansi Pemerintahan Menggunaqkan istilah expenditure (belanja), dimana didalamnya termasuk :       Expense (beban/biaya)       Pembayaran angsuran       Pelunasan utang, pembelian asset tetap	Akuntansi Komersial Menggunakan istilah expense (beban/biaya) dimana cakupannya lebih sempit daripada expenditure
Masalah Penganggaran
Akuntansi Pemerintahan       Terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting)       Terdapat rekening-rekening anggaran       Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan secara intrakompatable (dalam pembukuan)	Akuntansi Komersial       Tidak terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting)       Tidak Terdapat rekening- rekening anggaran       Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan secara ekstrakompatable (diluar pembukuan)
Masalah Kepemilikan
Akuntansi Pemerintahan Tidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi	Akuntansi Komersial Terdapat tanda kepemilikan, yang diwujudkan dlam modal saham, pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan
Masalah Basis Akuntansi
Akuntansi Pemerintahan Basis KAS untuk pengakuan pendapatan dan beban, basis AKRUAL untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas	Akuntansi Komersial Basis AKRUAL baik untuk pengakuan pendpaatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas (modal)
Masalah Sistem Entry yang Digunakan
Akuntansi Pemerintahan       Paralel antara SINGLE ENTRY dan DOUBLE ENTRY       Single ENTRY untuk pencatatan pembukuan pada bendahara       DOUBLE ENTRY untuk pencatatan dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan	Akuntansi Komersial DOUBLE ENTRY

Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial

1.             Akuntansi Pemerintahan maupun Akuntansi Komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi

2.             Akuntansi Pemerintah maupun Akuntansi Komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.

3.             Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan.

4.             Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna

5.             Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.

6.             Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.

7.             Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Selain terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan, keduanya juga mempunyai persamaan. Persamaan-persamaan tersebut menurut Muhammad Gade (2002) adalah sebagai berikut:

1. Secara umum mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep, konvensi, praktek, dan prosedur akuntansi yang dipakai juga di akuntansi komersial.
3. Keduanya juga memakai siklus akuntansi yang sama, biasanya satu tahun. Meskipun periode siklus akuntansi kadang-kadang berbeda, misalnya Jepang tahun anggarannya dimulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan perusahaan umumnya periode akuntansinya sama dengan tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Keduanya memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain sebagainya.
5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara umum, misalnya konsistensi (consistency), obyektifitas (objectivity), pengungkapan penuh (full disclosure), materialitas (materiality), dan kehati-hatian (conservatism) digunakan juga dalam akuntansi pemerintahan.
6. Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu dimulai dari analisa dokumen, kemudian pencatatan dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat buku besar dan buku tambahan; kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.